Menghidupkan Jantung Peradaban: Genealogi, Etika, dan Rekontekstualisasi Adab dalam Ekosistem Pesantren Modern

Pendidikan Islam kerap direduksi menjadi urusan administratif: kurikulum yang dirapikan, deretan angka nilai, dan gedung sekolah yang kian megah. Padahal, jika ditelusuri ke akar sejarahnya, bangunan pendidikan Islam lahir dari kesederhanaan yang sarat makna. Rumah Al-Arqam bin Abi al-Arqam di bukit Safa, yang dalam riwayat Ibnu Ishaq menjadi ruang belajar rahasia generasi pertama, tidak dikenal karena kemegahan arsitekturnya. Ia dikenal karena di dalamnya jiwa-jiwa ditempa. Hal yang sama berlaku bagi serambi Masjid Nabawi yang menaungi para penghuni suffah, orang-orang tanpa rumah dan tanpa harta yang menggantungkan hidup pada sedekah sambil menimba ilmu dari Rasulullah. Abu Nu’aim al-Ashbahani, dalam Hilyat al-Awliya’, menempatkan mereka pada barisan awal para penempuh jalan kesalehan, seakan hendak menegaskan bahwa kemiskinan materi dan kekayaan batin pernah bertemu dalam satu ruang belajar. Para pencari ilmu masa itu tidak datang sebagai konsumen yang menuntut fasilitas. Mereka datang sebagai penempuh jalan yang menyerahkan egonya kepada guru, dan ruang belajar mereka adalah majelis penggemblengan jiwa, bukan pabrik pencetak ijazah.

Dari titik inilah genealogi pesantren perlu dibaca. Pesantren di Nusantara bukan replika Suffah, tetapi pewaris prototipenya: sebuah komunitas kecil yang berporos pada seorang guru, tinggal dalam pondok-pondok sederhana, dan mengaji kitab dalam lingkaran yang rapat. Zamakhsyari Dhofier mencatat lima unsur dasar tradisi pesantren, yaitu kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajian kitab kuning. Kelimanya sesungguhnya adalah terjemahan lokal dari struktur yang sama, yakni guru sebagai pusat keteladanan, murid sebagai penempuh yang tunduk, ruang ibadah sebagai ruang ilmu, dan teks sebagai mata rantai yang menyambungkan generasi. Martin van Bruinessen menunjukkan bahwa kitab-kitab yang dikaji di pesantren tersambung pada jejaring ulama Haramain, sehingga tradisi ini membawa sanad, yaitu kesinambungan perguruan yang diyakini bersambung hingga sumber pertamanya. Pesantren, dengan demikian, bukan sekadar lembaga yang kebetulan mengajarkan agama. Ia adalah mata rantai dari sebuah peradaban belajar yang berpegang pada prinsip tertentu, dan hilangnya prinsip itu berarti terputusnya rantai tersebut.

Prinsip yang menjadi jantung rantai itu terekam sistematis dalam literatur klasik, dan kesaksiannya nyaris seragam: adab mendahului ilmu. Riwayat tentang Imam Malik yang berpesan kepada seorang pemuda Quraisy agar mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu, sebagaimana dicatat Al-Qadhi ‘Iyadh dalam Tartib al-Madarik, menemukan gema pada ungkapan Abdullah bin al-Mubarak yang diriwayatkan menghabiskan puluhan tahun untuk adab dan hanya sebagian darinya untuk ilmu. Al-Khatib al-Baghdadi, dalam Al-Jami’ li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami’, mengumpulkan riwayat serupa, termasuk pengakuan Ibnu Sirin bahwa generasi awal mempelajari tuntunan sikap sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ketika Al-Ghazali menulis Ihya’ Ulumuddin, kerangka ini mencapai kedalaman teologisnya. Dalam bagian tentang ilmu, ia menyebut menuntut ilmu sebagai ibadah hati, sehingga hati yang kotor oleh kesombongan dan cinta dunia tidak layak menerimanya. Ia mengutip ucapan Mujahid, yang termuat dalam Shahih al-Bukhari, bahwa orang yang pemalu dan orang yang sombong tidak akan memperoleh ilmu. Dua sifat yang tampak berlawanan itu sama-sama menghalangi, sebab yang satu enggan bertanya dan yang lain enggan merendah. Bagi Al-Ghazali, adab bukan hiasan sosial yang ditempelkan pada proses belajar. Ia adalah syarat ontologis agar ilmu dapat bersemayam dalam jiwa.

Pandangan itu menemukan bentuk praktisnya dalam dua kitab yang kelak menjadi tulang punggung kultur pesantren. Ibnu Jama’ah, dalam Tadzkirat al-Sami’ wa al-Mutakallim, memetakan etika majelis ilmu hingga perincian yang tampak remeh bagi mata modern: bagaimana murid duduk, kapan ia berbicara, bagaimana ia memegang lembaran kitab, dan bagaimana guru menjaga kehormatan dirinya agar ilmu tidak menjadi alat meraih keuntungan duniawi. Burhanuddin al-Zarnuji, dalam Ta’lim al-Muta’allim Thariq al-Ta’allum, menyusun dasar pedagogis yang lebih ringkas. Ilmu, menurutnya, tidak diperoleh kecuali dengan kecerdasan, semangat, kesabaran, bekal secukupnya, bimbingan guru, dan waktu yang panjang, dan tak satu pun dari keenamnya dapat dipercepat oleh teknologi apa pun. Zarnuji juga menegaskan bahwa ilmu dan manfaatnya hanya diraih dengan menghormati ilmu dan para ahlinya. Di Nusantara, warisan ini diartikulasikan ulang oleh K.H. Hasyim Asy’ari dalam Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim, yang membuktikan bahwa pesantren tidak sekadar mengimpor teks tetapi menjadikannya konstitusi moral. Syed Muhammad Naquib al-Attas kemudian memberi kerangka konseptual modern atas intuisi ini dengan mengajukan ta’dib sebagai inti pendidikan Islam: pengenalan dan pengakuan atas tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan keberadaan. Adab dalam pengertian ini adalah epistemologi, bukan sopan santun.

Pada titik inilah modernitas menghadirkan benturan yang tidak dapat dihindari. Ketika pesantren bersentuhan dengan logika pasar, birokrasi akreditasi, dan digitalisasi, hubungan guru dan murid perlahan bergeser dari ikatan keikhlasan menjadi relasi transaksional. Murid diposisikan sebagai pelanggan yang membayar jasa, dan guru direduksi menjadi penyedia layanan. Kontradiksinya mendasar. Logika pasar mengajarkan bahwa pelanggan selalu benar, sedangkan logika adab mengajarkan bahwa murid harus lebih dahulu mengosongkan gelasnya agar dapat diisi. Al-Ghazali menyebut guru sejati sebagai orang yang mengajar tanpa menuntut upah, meneladani para nabi yang menyatakan tidak meminta balasan atas dakwahnya. Ibnu Jama’ah mengingatkan bahwa ilmu tidak semestinya dijadikan tangga menuju kedudukan duniawi. Kedua peringatan ini tidak berarti guru tidak boleh dinafkahi. Keduanya menegaskan bahwa kewibawaan moral guru runtuh ketika ilmu telah menjadi komoditas, sebab otoritas yang dibeli tidak lagi dapat menuntut ketundukan batin. Kehadiran gawai memperdalam retakan itu. Ruang kelas yang dahulu menuntut kehadiran penuh kini terbelah oleh layar, dan majelis yang mengandaikan keheningan serta perhatian yang tak tercerai, sebagaimana tersirat dalam seluruh regulasi etika Ibnu Jama’ah, kehilangan prasyarat paling mendasarnya.

Walaupun seperti itu, seruan untuk kembali kepada prototipe klasik tidak boleh jatuh menjadi romantisme yang buta. Pembacaan jujur atas warisan itu juga menuntut kewaspadaan terhadap penyimpangannya. Adab yang tercerabut dari ruhnya dapat membeku menjadi ritual penghormatan yang kosong atau dilegitimasi sebagai tameng relasi kuasa yang timpang, bahkan kekerasan terhadap santri. Kritik semacam ini tidak datang dari luar tradisi. Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah, secara eksplisit memperingatkan bahwa kekerasan terhadap para pelajar justru merusak mereka, karena menumbuhkan kemalasan, kebohongan, dan kelicikan. Al-Ghazali sendiri menyindir guru yang gemar kedudukan, dan Ibnu Jama’ah menuntut kelembutan serta kasih sayang pada diri pengajar. Dengan kata lain, prototipe klasik memuat mekanisme koreksinya sendiri. Adab yang dimaksud adalah ketundukan kepada kebenaran melalui guru yang menjalani kebenaran itu, bukan ketundukan kepada pribadi yang kebetulan berkuasa. Kembali pada prototipe berarti kembali pada keduanya sekaligus: kewibawaan guru dan tanggung jawab moralnya.

Penjelasan ini membawa argumen pada pembedaan yang menentukan, yakni pembedaan antara prinsip inti dan perangkat. Sejarah pendidikan Islam sendiri menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan selalu berubah. Dari Darul Arqam ke Suffah, dari halaqah masjid ke madrasah Nizhamiyyah yang ditopang wakaf dan beasiswa, wadahnya terus bertransformasi tanpa meniadakan hakikat belajar sebagai pembentukan jiwa. Yang harus tetap utuh adalah prinsip-prinsipnya: keutamaan adab atas ilmu, pembersihan batin sebagai syarat belajar, otoritas moral guru yang bersambung sanad, keikhlasan yang membebaskan ilmu dari logika dagang, dan kesederhanaan hidup sebagai latihan melawan ego. Hal-hal inilah yang membuat pesantren berbeda dari sekolah berasrama biasa yang kebetulan mengajarkan teks Arab. Pesantren yang melepaskannya demi menyesuaikan diri dengan selera pasar bukanlah pesantren yang berkembang, melainkan pesantren yang kehilangan alasan keberadaannya. Sebaliknya, perangkatnya, termasuk metode, media, sistem administrasi, dan bahkan sains modern, dapat diadopsi selama ditundukkan pada prinsip tersebut. Tradisi yang mengharuskan kitab diletakkan dengan hormat dan tidak ditimpa benda lain, sebagaimana dirinci Zarnuji, sesungguhnya telah menyediakan logika bagi etika digital: perangkat apa pun diperlakukan sebagai sarana ilmu, bukan sebaliknya.

Rekontekstualisasi adab dengan demikian bukan perkara menolak gawai, melainkan menata hubungan manusia dengannya. Ruang digital dapat menjadi sarana mengaji bila disertai disiplin perhatian, kejujuran sumber, dan penghormatan pada otoritas keilmuan, sebagaimana tradisi hadis dahulu menjaga kesahihan riwayat melalui kritik perawi. Ekonomi pesantren pun dapat bergerak dalam bentuk koperasi, wakaf produktif, dan kemandirian usaha tanpa menjadikan santri sebagai pelanggan. Dengan begitu, pesantren memiliki sesuatu yang justru kian langka di era kecepatan: kemampuan melambat. Ketika informasi melimpah dan hikmah menipis, ruang yang masih mengajarkan bahwa ilmu menuntut kerendahan hati, waktu yang panjang, dan guru yang dapat diteladani menjadi benteng terakhir bagi dimensi kemanusiaan pendidikan.

Pada akhirnya, menatap kembali akar sejarah itu bukanlah upaya membekukan waktu. Ia merupakan permenungan kritis terhadap pendidikan yang kerap kehilangan kompas moralnya. Adab ibarat jantung bagi tubuh peradaban: kerjanya tidak tampak, tetapi ketika berhenti, seluruh organ yang tampak megah kehilangan hidupnya. Pesantren yang memelihara prototipe prinsipnya sembari merangkul perangkat zaman akan tetap menjadi tempat ilmu berfungsi sebagai cahaya yang membersihkan hati. Pesantren yang menanggalkannya hanya akan melahirkan kecerdasan intelektual yang hampa, berjalan tanpa arah, dan tercerabut dari akar kemanusiaannya sendiri.

Penulis: Hamim, M.Pd.I.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait